Kemhan Jepang Jalankan Rencana Pangkalan Nago
Kementerian Pertahanan Jepang menginformasikan kepada sebuah koperasi nelayan di Nago, Provinsi Okinawa bahwa pihaknya meminta persetujuan terhadap proyek reklamasi di pantai kota itu.
Kementerian tersebut berencana membangun sebuah fasilitas baru di sana untuk menggantikan Pangkalan Udara Korps Marinir Amerika Serikat Futenma, juga di Okinawa.
Kementerian itu menyerahkan sebuah laporan revisi mengenai analisis dampak lingkungan kepada pemerintah provinsi bulan Desember lalu, menyelesaikan proses yang membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
NHK mendapati bahwa kantor biro kementerian itu di Okinawa menghubungi Asosiasi Koperasi Nelayan Nago untuk menyampaikan niat memulai prosedur yang diperlukan pekan ini, sebelum meminta izin dari gubernur.
Kementerian pertahanan selama ini mendiskusikan kemungkinan ganti rugi untuk koperasi nelayan tersebut.
Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pertemuan pertamanya di Washington dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama hari Jumat mengatakan bahwa ia berniat menjalankan relokasi Pangkalan Udara Futenma sesuai dengan perjanjian bilateral. Namun seorang pejabat berwenang setempat mengatakan kepada NHK bahwa sikap pemerintah provinsi tidak berubah, tetap menganggap bahwa relokasi ke kota Nago praktis tidak mungkin dilakukan.
Sumber: nhk
Pernyataan itu menyebut uji coba tersebut benar-benar tidak dapat diterima karena sangat mengancam keamanan Jepang serta merupakan tantangan yang serius bagi segala upaya internasional terhadap pengurangan senjata dan nonproliferasi nuklir. Dikatakan pula uji coba itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas di timur laut Asia serta komunitas internasional.
Ditambahkan pula aksi tersebut melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebuah deklarasi bersama dengan Jepang untuk menormalisasi hubungan diplomatik, serta bertentangan dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai melalui diskusi.
Pernyataan itu menyerukan agar Korea Utara sepenuhnya mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.
Korea Utara didesak untuk mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan secara keseluruhan kebuntuan masalah penculikan warga Jepang dan program-program nuklir serta rudal Korea Utara.
Pernyataan itu menyebutkan pemerintah Jepang akan meningkatkan pemantauan jatuhan radioaktif dari uji coba itu dan meningkatkan kerja sama dengan AS, Korea Selatan, Cina dan Rusia.
Dikatakan, pemerintah Jepang pada dasarnya akan melarang para petinggi organisasi pro-Pyongyang yang ada di Jepang untuk masuk kembali ke Jepang.
Sumber : NHK world
